Good Corporate Governance

header gcg 97-min

A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah dengan cara menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara konsisten.

Maksud dan tujuan penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan adalah sebagai berikut:

  1. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;
  2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
  3. Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
  4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian nasional;
  5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan nilai investasi Perusahaan.

Implementasi Good Corporate Governance Perusahaan telah menghasilkan hal-hal penting sebagai berikut :

  1. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD. 52/DIRUT/0909 Tanggal 9 September 2009 tentang Tata Cara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).
  2. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 288/Dekom/0714 dan Nomor: KD. 44 /DIRUT/0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang Panduan Penerapan Good Corporate Governance di PT Pos Indonesia (Persero).
  3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 357/Dekom/0914 dan Nomor: KD. 63 /DIRUT/0914 tanggal  02 September 2014 tentang Board Manual  PT Pos Indonesia (Persero).
  4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 439/Dekom/1014 dan Nomor: KD. 85 /DIRUT/1014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (code of conduct)  Insan Pos Indonesia.
  5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 451/Dekom/1114 dan Nomor: KD. 87 /DIRUT/1114 tanggal 06 November 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT Pos Indonesia (Persero).
  6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 125/Dekom/0415 dan Nomor: KD. 35 /DIRUT/0415 tanggal 24  April 2015 tentang Whistle Blowing System di PT Pos Indonesia (Persero).
  7. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 326/Dekom/1015 dan Nomor: KD. 86 /DIRUT/1015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di PT Pos Indonesia (Persero).

B. ORGAN PERUSAHAAN

1.  DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris berfungsi mengawasi tindakan Direksi serta berwenang dalam memberikan nasehat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Dewan Komisaris harus pula memantau efektifitas praktek good corporate governance yang diterapkan Perusahaan. Dalam menunjang pelaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite-Komite. Adapun anggota Komisaris terdiri dari 6 orang, yaitu :

  • Hasnul Suhaimi, Komisaris Utama
  • Karyono Supomo, Anggota Komisaris
  • Bobby Hamzar Rafinus, Anggota Komisaris
  • Deddy Syarif Usman, Anggota Komisaris
  • Ferrari Roemawi, Anggota Komisaris
  • Mudhofir Khamid, Anggota Komisaris

2.  KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS
Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan  Investasi (KPMRUI)
Dewan Komisaris dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor menugaskan Komite Audit untuk melakukan pemantauan berkala dengan memanfaatkan laporan hasil pengujian oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI), anggotanya terdiri dari :

Komite Audit :
•    Karyono Supomo, Anggota Dewan Komisaris / Ketua Komite Audit
•    AMM Jogasara, Anggota Komite Audit
•    Maria Ulpah, Anggota Komite Audit

Komite Pemantau Manajemen Risiko Usaha dan Investasi (KPMRUI) :
•    Bobby Hamzar Rafinus, Anggota Dewan Komisaris / Ketua KPMRUI
•    Mahfud Sholihin, Anggota KPMRUI
•    Syaiful, Anggota KPMRUI

3.  DIREKSI
Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham. Direksi terdiri atas enam Direktur, termasuk Direktur Utama dan tiga anggota Direksi berasal dari kalangan di luar Perusahaan. Adapun anggota Direksi tersebut terdiri dari :

  • Gilarsi W Setijono, Direktur Utama
  • Poernomo, Direktur Jasa Keuangan
  • Agus F Handoyo, Direktur Surat dan Paket
  • Febriyanto, Direktur Integrasi Logistik
  • Ira Puspadewi, Direktur Ritel dan Jaringan
  • GNP Sugiarta Yasa, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
  • Charles Sitorus, Direktur Teknologi
  • Eddi Santosa, Direktur Keuangan

4.  SEKRETARIS PERUSAHAAN
Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi yang bertugas sebagai pejabat penghubung (liaison officer) dan menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk risalah Rapat Direksi maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sekretaris Perusahaan juga harus memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku.
Bagian Good Corporate Governance dan Manajemen Resiko merupakan salah satu bagian di bawah Sekretaris Perusahaan yang berfungsi mengendalikan implementasi Good Corporate Governance, termasuk Internal Control System dan Risk Management, dan sebagai liaison officer dalam penerapan Good Corporate Governance untuk menjamin praktek-praktek pengelolaan Perusahaan secara baik, benar, transparan dan profesional.

5.  SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
Satuan Pengawasan Internal membantu Direksi untuk melakukan pengujian secara periodik atas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan efektifitas kegiatan melalui penilaian yang independen.

6.  PEDOMAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
Ada lima prinsip utama Good Corporate Governance, yaitu :

  1. Transparansi (Transparancy), adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai Perusahaan.
  2. Akuntabilitas (Accountability), adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing Organ dan seluruh jajaran Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efisien dan efektif.
  3. Pertanggungjawaban (Responsibility), adalah kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  4. Kemandirian (Independency), adalah suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  5. Kewajaran (Fairness), adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang bebas dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Tidak menjabat Direksi di Perusahaan terafiliasi.
  • Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
  • Tidak bekerja di Perusahaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
  • Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan.

Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di Perusahaan.

Para anggota Direksi dan Karyawan dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas lainnya yang telah ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau peraturan dinas yang ada. Paling sedikit 20 % (Dua puluh persen) dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta Pemegang Saham.

Sistem Pengendalian Internal yang efektif harus ditetapkan oleh Direksi untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut :

  1. Sistem Pengendalian Internal diberlakukan untuk memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perusahaan serta kepatuhan kepada peraturan perundang¬-undangan yang berlaku.
  2. Perusahaan meyakini bahwa penetapan mekanisme atau sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan;
  3. Sistem pengendalian internal yang dimaksud mencakup hal¬-hal antara lain sebagai berikut :
  • Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari : ¬integritas, nilai etika dan kompetensi Karyawan, filosofi dan gaya manajemen, ¬cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan ¬perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi;
  • Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha (risk assessment)  yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan;
  • Aktivitas pengendalian yaitu tindakan¬-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam  organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan
  • Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan;
  • Kualitas dan efektivitas sistem pengendalian internal pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan harus dimonitor oleh Perusahaan agar dilaksanakan secara optimal.

Eksternal auditor ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit dengan disertai alasan pencalonan dan besarnya honor/imbal jasa yang diusulkan. Eksternal Auditor tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan.

7.    HASIL PENILAIAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Pemerintah sebagai pemilik BUMN sangat berkepentingan untuk mengetahui kondisi penerapan Good Corporate Governance pada BUMN selama ini. PT Pos Indonesia (Persero) bekerja sama dengan BPKP melakukan penilaian (Assessment) Penerapan Good Corporate Governance untuk tahun 2015 dengan hasil sebesar 83,617 %, Kategori Predikat “Baik”.

8.    PEDOMAN ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
PENDAHULUAN
A.    LATAR BELAKANG DAN SISTEMATIKA ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

 

  1. Pedoman Etika Bisnis dan tata perilaku ini merupakan penjabaran dari praktik-praktik Good Corporate Governance sebagaimana tertuang  dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 288/Dekom/0714 dan Nomor: KD. 44 /DIRUT/0714  tanggal 01 Juli 2014 tentang Panduan Penerapan Good Corporate Governance di PT Pos Indonesia (Persero), khususnya yang tercantum dalam Bab VIII, yaitu Kebijakan Perusahaan tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (code of conduct).
  2. PT Pos Indonesia (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai bagian dari bisnis untuk pencapaian visi dan misi Perusahaan. Code of Conduct ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dalam menjabarkan Tata Nilai Dasar PT Pos Indonesia (Persero) ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika bisnis dan tata perilaku.
  3. Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja sebagai Insan Pos Indonesia dalam mengelola Perusahaan guna mencapai visi, misi, dan tujuan Perusahaan.

B.    TUJUAN ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini dimaksudkan untuk :

  1. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi perusahaan.
  2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Insan Pos Indonesia dalam melaksanakan tugas.
  3. Menjadi acuan perilaku Insan Pos Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders Perusahaan.
  4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar Insan Pos Indonesia dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

C.    VISI DAN MISI PERUSAHAAN

1.   Visi PT Pos Indonesia (Persero) adalah :
menjadi raksasa logistik pos dari Timur
atau
To be the postal logistics giant from East

2.  Misi PT Pos Indonesia (Persero) adalah :

  • Menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara.
  • Menjadi tempat berkarya yang menyenangkan.
  • Menjadi pilihan yang terbaik bagi para pelanggan.
  • Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik bagi bangsa,negara, pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemegang saham.

Atau

  • To be a valuable asset for the nation and people.
  • To be joyful place of work.
  • To be the best choice for the customers.
  • Constanly  striving  to  provide  a  better  service for the nation, its  people,our customer, employees, the society and shareholder.

D.    TATA NILAI DASAR PERUSAHAAN

  1. Dalam melaksanakan misi Perusahaan, Insan Pos Indonesia menjunjung nilai-nilai CINTA POS yang menjadi koridor dalam menjalankan bisnis untuk melakukan sesuatu yang bermartabat, menyumbangkan tenaga dan pikiran demi mewujudkan tujuan Perusahaan;
  2. Dalam melaksanakan pekerjaan, seluruh Insan Pos Indonesia melaksanakannya atas dasar “cinta”, baik kepada pelanggan dan mitra kerja, rekan kerja, atasan, bawahan, serta masyarakat umum;
  3. CINTA POS merupakan akronim yang mempunyai makna sebagai berikut :

Customer Orientation
Kami memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati;

Integrity
Kami bekerja dengan jujur, sesuai aturan, dan dapat dipercaya;

Networking
Kami membangun hubungan yang berkesinambungan dengan pemangku kepentingan untuk kemajuan bersama ;

Teamwork
Kami bekerjasama dan saling mendukung untuk memberikan pelayanan prima;

Accountable
Kami bekerja dengan penuh tanggung jawab, bersih, dan transparan;

Professional
Kami bekerja dengan menjunjung tinggi keahlian dan etika profesi;

Optimistic
Kami bertindak dengan penuh keyakinan untuk memberikan hasil maksimal dalam membangun masa depan;

Spiritual
Kami bekerja dengan tulus dan ikhlas demi kehidupan yang lebih baik.

 

E.  STANDAR ETIKA BISNIS

1)    ETIKA PERUSAHAAN TENTANG INTEGRITAS DALAM AKTIVITAS BISNIS SETIAP PEKERJA.

a.    Perusahaan menerapkan standar etika dalam melakukan seluruh aktivitas bisnis berdasarkan prinsip¬-prinsip Good Corporate Governance yang termaktub dalam kebijakan Perusahaan. Perusahaan menjalankan operasional bisnis dengan lingkup kegiatan bisnis utama di bidang pelayanan jasa pos dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki  antara lain meliputi : (1) Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik; (2) Layanan Paket; (3) Layanan Logistik; (4) Layanan Transaksi Keuangan; (5) Layanan Keagenan Pos; (6) Usaha Jasa Titipan; (7) Layanan Giropos; (8) Layanan lain Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Utama.

b.    Seluruh unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Regional, Kantor Unit Pelaksana Teknis diwajibkan untuk melakukan sosialisasi Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku ini untuk mempertahankan kejujuran, integritas dan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis di lingkungan kerja masing¬-masing;

c.    Perusahaan melarang seluruh jajaran Perusahaan yang terdiri Dewan Komisaris, Direksi, Regional, seluruh Unit Pelaksana Teknis serta pihak  terkait melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum dan prinsip¬-prinsip Good Corporate Governance;

d.    Perusahaan menerapkan fungsi pengawasan menggunakan audit berdasarkan norma dan peraturan yang benar dan berlaku umum serta senantiasa mengupayakan agar pelanggaran atas norma-¬norma dan peraturan yang berlaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan, baik administrasi maupun hukum. Setiap unit kerja berkewajiban untuk senantiasa menindaklanjuti setiap temuan hasil audit yang disampaikan oleh fungsi pengawasan internal/eksternal;

e.    Kebijakan Perusahaan dalam menjaga integritas dalam aktivitas bisnis dan pekerja antara lain :

a)    Seluruh individu dan atau organ Perusahaan senantiasa wajib patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di mana pun operasional Perusahaan dijalankan;
b)    Perusahaan senantiasa mengupayakan perolehan informasi melalui cara¬-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku;
c)    Perusahaan menghindari tindakan ilegal, penggunaan praktik yang tidak fair dan perilaku curang dalam meraih laba;
d)    Segenap jajaran Perusahaan harus mengutamakan kepentingan Perusahaan dan menghindari benturan kepentingan.

2)   ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

a.    Perusahaan menolak Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan Perusahaan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat mempertegas kemandirian Perusahaan sebagai badan hukum yang profesional sehingga dapat berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya;
b.    Perusahaan akan berusaha keras agar mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang sahamnya.

3)   ETIKA     PERUSAHAAN     DENGAN   KARYAWAN   (  HUBUNGAN INDUSTRIAL) 

a.    Status Pekerja di Perusahaan terdiri atas Karyawan dan calon Karyawan. Di samping kategori tersebut, Perusahaan juga memperkerjakan tenaga kerja kontrak dalam jangka waktu atau proyek tertentu. Terhadap kedua klasifikasi karyawan tersebut, Perusahaan mempunyai komitmen untuk memperlakukan seluruh pekerja sesuai dengan hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.    Perusahaan menerapkan sistem manajemen human assets berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, motivatif dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal¬-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja. Perusahaan juga mengakui hak karyawan untuk berserikat sesuai dengan ketentuan perundang¬-undangan yang berlaku;
c.    Perusahaan selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas aset karyawan yang merupakan aset utama pada Perusahaan. Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam Perusahaan merupakan hal yang penting.
d.    Perusahaan selalu melakukan pembinaan dan pengembangan karyawan yang berpedoman pada Budaya Perusahaan, Kebijakan Perusahaan di bidang kepegawaian, Peraturan Kepegawaian dan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan. Perusahaan juga menjamin bahwa peraturan¬-peraturan tersebut di atas sesuai dengan standar Good Corporate Governance;
e.    Perusahaan mempunyai Kantor Pusat, Kantor Regional dan  Kantor Unit Pelaksana Teknis, yang beroperasi di berbagai daerah dengan agama, budaya, tradisi, adat istiadat, kondisi pekerja serta peraturan setempat yang berbeda¬-beda. Meskipun peka terhadap perbedaan-¬perbedaan tersebut, Perusahaan tetap menerapkan praktik¬-praktik yang didasarkan pada prinsip¬-prinsip Good Corporate Governance;
f.    Perusahaan menetapkan beberapa kebijakan mengenai karyawan  dan hubungan industrial antara lain :

a) Melakukan penataan karyawan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan karyawan;
b) Memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;
c) Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima karyawan, secara umum mengikuti peraturan serta sebanding dan kompetitif dengan industri sejenis;
d) Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan;
e) Meningkatkan disiplin karyawan agar mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
f) Menerapkan reward dan punishment secara adil sesuai prestasi atau tingkat kesalahan karyawan;
g) Memberikan hak kepada karyawan untuk berserikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku, serta melindungi hak karyawan untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja;
h) Menempatkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai komitmen Perusahaan dengan Serikat Pekerja;
i) Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi karyawan;
j) Memberikan hak¬-hak purna bakti sesuai ketentuan yang berlaku;
k) Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan karyawan, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja;
l) Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten;
m) Menyediakan penasehat hukum kepada karyawan dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan Perusahaan;
n) Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dengan mengikutsertakan Serikat Pekerja untuk menghadiri dan memberikan masukan dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) menurut tingkatan organisasi masing-masing;

g.    Perusahaan menyadari sepenuhnya adanya perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk itu segenap jajaran Perusahaan baik Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pekerja akan selalu berusaha untuk menjalin kemitraan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan dan kemajuan bersama. Perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas pekerja sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif;
h.    Pekerja juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Perusahaan. Kewajiban karyawan terhadap Perusahaan antara lain :

a)    Setiap pekerja  wajib mentaati semua peraturan yang dikeluarkan Perusahaan;
b)    Setiap pekerja wajib mendahulukan kepentingan Perusahaan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanggung jawabnya;.
c)    Setiap pekerja wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.
d)    Setiap pekerja  wajib menjaga harta milik dan nama baik Perusahaan;
e)    Setiap Karyawan yang menjadi atasan wajib membina dan memberikan teladan pada pekerja di lingkungannya.

 

4)  ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KONSUMEN

a.    Perusahaan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada pelanggan/konsumen. Perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya, dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan  juga akan selalu berusaha melakukan pemeliharaan, perbaikan dan penataan berbagai fasilitas secara bertahap sesuai skala prioritas, agar ketersediaan fasilitas maupun peralatan tetap terjamin dengan kualitas memadai;
b.    Untuk memberikan pelayanan yang terbaik, Perusahaan mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen dengan cara:

a)    Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
b)    Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen tanpa melakukan diskriminasi terhadap konsumen;
c)    Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan serta diterima oleh norma-norma masyarakat;
d)    Melakukan sertifikasi mutu melalui  sistem manajemen mutu;
e)    Melakukan perbaikan dibidang operasi, sarana dan prasarana produk sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
f)    Memberikan layanan purna jual yang sesuai.

c.    Insan Pos Indonesia bertindak sebagai konsumen dan marketer dengan memakai dan memasarkan produk Perusahaan.

5)  ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PESAING
Perusahaan menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara :
a.    Melakukan market research dan market intelligent untuk mengetahui posisi pesaing;
b.    Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.

6) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN JASA/REKANAN

a.    Perusahaan bertindak adil dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh rekanan yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa diskriminasi. Pertimbangan pemberian pekerjaan didasarkan atas kriteria yang antara lain meliputi :

a)    Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang dapat dibuktikan dengan kualifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang bersangkutan;
b)    Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
c)    Memiliki track record yang baik, tidak pernah membuat pernyataan yang tidak benar tentang kualifikasi yang dimilikinya;
d)    Kerja sama yang saling menguntungkan.

b.    Perusahaan menciptakan iklim kompetisi yang adil (fair) dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara :

a)    Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi;
b)    Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah;
c)    Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran;
d)    Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan;
e)    Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai market intelligent dan competitor intelligent;
f)    Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini  (misalnya e-procurement).

7)  ETIKA PERUSAHAAN DALAM SISTEM PENGADAAN DAN KONTRAK PEKERJAAN

a.    Perusahaan menerapkan proses pengadaan sesuai standar Good Corporate Governance dengan menjunjung prinsip-¬prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, fairness sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
b.    Perusahaan mematuhi etika proses pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa antara lain :

a)    Melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa dengan tertib dan disertai tanggung jawab;
b)    Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;
c)    Tidak mencampuri tugas dan kewenangan yang diberikan kepada petugas pengadaan baik langsung maupun tidak langsung.

c.    Kontrak pekerjaan antara Perusahaan dengan rekanan memuat kesanggupan rekanan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan hak rekanan mendapatkan seluruh haknya berdasar kewajiban yang telah dilaksanakan sesuai yang disepakati dalam kontrak serta sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban masing¬-masing.

8)  ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA KERJA 

Perusahaan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara :
a.    Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur;
b.    Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik;
c.    Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

9)  ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR

Perusahaan  menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara :
a.    Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor;
b.    Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas  yang dapat dipertanggungjawabkan;
c.    Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness);
d.    Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor;
e.    Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

10) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara :
a.    Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah;
b.    Menerapkan standar terbaik (best practices) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

11) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT

a.    Perusahaan sangat menyadari bahwa di mana pun Perusahaan beroperasi selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu Perusahaan mempunyai komitmen bahwa hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan;
b.    Dalam hubungan dan kemitraan dengan masyarakat sekitar, Perusahaan akan senantiasa menerapkan berbagai prinsip antara lain :

a)    Beradaptasi dengan perkembangan nilai¬-nilai budaya luhur masyarakat sekitar;
b)    Berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial Perusahaan.

c.    Perusahaan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara :

a)    Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan;
b)    Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perusahaan;
c)    Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat;
d)    Melarang karyawan memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya;
e)    Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras, dan antar golongan.

12)  ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA

Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan :
a.    Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa;
b.    Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya;
c.    Mengundang media massa untuk mengekspos berita tentang Perusahaan.

13) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

a.    Perusahaan menjalankan operasional dengan mematuhi hukum maupun praktek standar industri yang berlaku serta kebijakan dan standar sistem manajemen lingkungan dalam rangka perhatiannya terhadap perlindungan kelestarian lingkungan;
b.    Perusahaan selalu mengevaluasi kebijakan tentang lingkungan. Dalam menjalankan pekerjaan setiap karyawan melakukan identifikasi, kontrol dan menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan¬-bahan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan serta mengurangi limbah. Sistem manajemen lingkungan akan dilakukan peningkatan secara berkelanjutan.

14) ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ORGANISASI PROFESI

Perusahaan menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan :
a.    Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi;
b.    Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

F. STANDAR TATA PERILAKU

1) ETIKA KERJA SESAMA INSAN POS INDONESIA

Etika kerja antar sesama insan POS INDONESIA dilandasi dengan :
a.    Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
b.    Jujur, sopan dan tertib.
c.    Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
d.    Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
e.    Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.
f.      Mengambil    inisiatif     dan     mengembangkan   kompetensi   dalam
melaksanakan tugas.
g.    Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun.
h.    Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan.

2)   ETIKA KERJA ANTARA ATASAN DENGAN BAWAHAN

Setiap atasan maupun bawahan wajib untuk melaksanakan standar tata perilaku dalam menjaga hubungan baik antara atasan dan bawahan yang diatur sebagai berikut :
a.    Setiap atasan harus bisa menjadi panutan, pengarah, motivator, pembimbing dan pengawas bagi bawahannya serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya.
b.    Setiap atasan harus memperhatikan bawahannya untuk selalu meningkatkan keteramplan, ahlak, intelektualitas/pengetahuan, etika dan perbaikan secara terus menerus (continuous improvement)
c.    Setiap bawahan secara aktif harus senantiasa mengembangkan diri dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengindahkan petunjuk, arahan, serta bimbingan atasannya.
d.    Setiap atasan dan bawahan harus senantiasa saling menerima, menghormati, menghargai,mengingatkan dan membina kerjasama yang efektif, didasari dengan ketulusan hati dan itikad baik.
e.    Setiap atasan dan bawahan harus senantiasa membangun hubungan komunikasi yang terbuka, efektif dan lancar.
f.    Setiap atasan dan bawahan harus senantiasa menciptakan suasana kerja yang sehat dan kondusif dalam lingkungan yang selalu bersih, indah dan rapih.

3)  MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

a.    Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi

a) Setiap pejabat yang mempunyai kewenangan harus menyampaikan informasi yang relevan kepada auditor dan bekerjasama sepenuhnya dengan Auditor Internal dan Auditor Eksternal dalam proses audit kepatuhan atau penyidikan lainnya;
b)  Perusahaan memiliki kebijakan untuk melarang setiap anggota Dewan Komisaris, anggota  Direksi, Auditor Internal, Auditor Eksternal, Komite di bawah Dewan Komisaris dan Karyawan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia mengenai Perusahaan atau pelanggan ke luar Perusahaan baik selama masa kerja atau sesudahnya. Mengingat bahwa pengungkapan informasi rahasia tersebut akan merugikan Perusahaan atau pelanggan dan memberikan keuntungan kepada pihak lain, maka pengungkapan pemberian informasi rahasia menurut keperluannya harus melalui persetujuan Direksi;
c) Perusahaan juga bekerja dengan data khusus milik pemberi Pekerjaan, rekanan dan mitra usaha patungan. Hal ini merupakan kepercayaan yang sangat penting dan harus dijaga oleh Perusahaan. Oleh karena itu tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorang pun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali diwajibkan oleh hukum.

b.    Keterbukaan Informasi

a)    Perusahaan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dalam laporan kepada pihak-¬pihak yang berwenang (Laporan Tahunan, Laporan Berkala dan lain¬-lain) sesuai dengan peraturan perundang¬-undangan yang berlaku dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif;
b)    Perusahaan akan selalu berusaha untuk mempelopori dan mengambil inisiatif dalam pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang penting bagi pengambilan keputusan baik pengungkapan yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tersebut, dilakukan melalui Laporan Tahunan maupun media lain yang dianggap perlu;
c)    Di samping informasi sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal dan lain lain), Perusahaan juga mengungkapkan berbagai informasi penting dalam Laporan Tahunan meliputi :
1)    Tujuan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan selama tidak merugikan kepentingan Perusahaan;
2)    Penilaian oleh Komite Audit, Auditor Eksternal,  dan lembaga pemeringkat lainnya;
3)    Riwayat hidup, gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
4)    Riwayat hidup Eksekutif Kunci Perusahaan;
5)    Jumlah rapat Dewan Komisaris dan Direksi beserta tingkat kehadirannya;
6)    Sistem pemberian honorarium bagi Auditor Eksternal;
7)    Sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
8)    Faktor risiko yang material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;
9)    Informasi material mengenai karyawan  dan pihak yang berkepentingan;
10)    Klaim menyangkut nilai yang material yang diajukan oleh Perusahaan atau terhadap Perusahaan, serta perkara yang substansial yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan;
11)    Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung;
12)    Pelaksanaan Good Corporate Governance.

4)  MENJAGA HARTA PERUSAHAAN

Insan Pos Indonesia mengoptimalkan penggunaan harta Perusahaan dengan cara :
a.    Bertanggung jawab atas pengelolaan harta Perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan Perusahaan;
b.    Mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan;
c.    Melakukan penghematan pemakaian energi.

5) MENJAGA KEAMANAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN 

a.    Perusahaan senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja secara optimal sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang;
b.    Perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu Perusahaan akan selalu memastikan bahwa lokasi usaha serta fasilitas, sarana dan prasarana Perusahaan  lainnya, memenuhi peraturan perundang¬-undangan yang berlaku berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja;
c.    Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Karyawan diusahakan Perusahaan  dengan cara antara lain :

a)    Melaksanakan berbagai implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK¬3) sesuai dengan peraturan yang berlaku secara konsisten dalam upaya memberikan perlindungan optimal pada karyawan dari hal¬-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan karyawan;
b)    Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan K3;
c)    Memperoleh beberapa sertifikasi yang berhubungan dengan K3;
d)    Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja.

6) MENCATAT DATA DAN INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

Insan Pos  Indonesia mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara :

a.    Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
b.    Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, dan  komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja;
c.    Menyampaikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan;
d.    Prinsip dasar laporan keuangan disajikan secara wajar dengan menerapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) secara cepat dan tepat;
e.    Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif sebagai berikut :

a)    Dapat dipahami oleh pengguna dengan mudah;
b)    Relevan, bermakna laporan keuangan berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan;
c)    Mencerminkan kejujuran, bermakna informasi mencerminkan transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan;
d)    Keandalan informasi yang disajikan terbebas dari kesalahan material dan jujur;
e)    Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
f)    Laporan keuangan terbebas dari kelalaian mencantumkan informasi yang mengakibatkan kesalahan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi;
g)    Netral yaitu diarahkan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak bergantung pada keinginan pihak tertentu;
h)    Laporan keuangan menyajikan ketidakpastian peristiwa dengan pertimbangan sehat, yaitu dengan kehati-hatian agar asset, liabilitas, pendapatan dan beban disajikan secara wajar;
i)    Informasi yang disajikan lengkap dalam batasan materialitas dan biaya;
j)    Laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan dan kinerja keuangan;
k)    Laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan (Accountable).

7) MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN

a.    Perusahaan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi di mana Insan Pos Indonesia  ( Dewan Komisaris, Direksi atau Pekerja ) karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perusahaan mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Perusahaan secara objektif. Benturan kepentingan tersebut menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan ekonomis pribadi, kelompok atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan. Dalam banyak kasus, seseorang tidak mungkin memenuhi kedua kepentingan yang bertentangan tersebut tanpa melakukan kompromi pada satu atau yang lain, dan oleh karena itu maka setiap benturan kepentingan harus diungkapkan kapan pun terjadi;
b.    Prinsip utama yang dianut oleh Perusahaan yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah :

a)    Dewan Komisaris dan Direksi harus mengungkapkan kepemilikan saham di perusahaan lain dalam Daftar Khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam perundang-undangan;
b)    Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang terkait;
c)    Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja harus menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

c.    Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila :

a) Terjadi perkara di Pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
b)  Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

d.    Dalam hal terjadi  sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah :

a)    Anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki  benturan kepentingan dengan  Perusahaan;
b)    Dewan Komisaris dalam hal semua Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
c)    Pihak-pihak yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

e.    Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu perusahaan di mana yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut;

f.    Perusahaan mendefinisikan berpartisipasi dalam proses pengadaan sebagai berikut :

a)    Mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan kontraktor yang berkompetisi yaitu setiap entitas usaha yang kemungkinan di masa mendatang dapat menjadi pemenang kontrak dari Perusahaan;
b)    Meminta atau menerima uang, pemberian atau hal¬-hal lain yang bernilai, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kontraktor yang berkompetisi;
c)    Berusaha untuk memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses pengadaan tanpa hak dan bertentangan dengan kebijakan Perusahaan.

g.    Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja dapat diizinkan melakukan aktivitas lain di luar jam kerja, dengan syarat bahwa aktivitas tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau aktivitas tersebut tidak menurunkan kemampuan yang bersangkutan untuk memenuhi tugas yang telah diamanatkan;

h.    Setiap jajaran Perusahaan harus menjunjung tinggi standar kinerja tanpa terkecuali dan sedapat mungkin bertindak objektif dan independen dalam segenap kegiatan sehari¬-hari.

8)  KETERLIBATAN DALAM POLITIK

a.    Perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pekerja  yang mewakili Perusahaan  dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap peraturan perundang¬-undangan yang mengatur keterlibatan Perusahaan dalam urusan publik;
b.    Perusahaan mengakui hak setiap orang untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu Perusahaan tidak memperbolehkan seorang pun melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Perusahaan memiliki kebijakan untuk meminta agar Karyawan yang aktif dalam partai politik dan/atau menjadi calon partai politik dalam pemilu untuk mengundurkan diri dari Perusahaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c.    Perusahaan melarang pemberian sumbangan untuk partai politik mana pun sebagaimana ditetapkan oleh undang¬-undang;
d.    Perusahaan melarang Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pekerja membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan;
e.    Perusahaan melarang Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pekerja merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/ atau anggota legislatif;
f.    Praktik yang diterapkan Perusahaan dalam kaitannya dengan keterlibatan dengan politik di antaranya menyatakan Perusahaan tidak akan memberikan dana, aset, atau fasilitas Perusahaan untuk kepentingan partai politik, seorang atau lebih calon anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif kecuali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

9)  PERNYATAAN PALSU, KLAIM PALSU DAN KONSPIRASI

a.    Setiap pihak di dalam Perusahaan, yang berkaitan dengan pekerjaan  mulai penyiapan proposal, negosiasi, dan administrasi termasuk akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian serta penulisan laporan, harus menyadari pentingnya membuat pernyataan (lisan maupun tertulis) yang akurat dan klaim yang benar kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah maupun pihak lain;
b.    Adanya kesengajaan dalam menyampaikan pernyataan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang lain untuk merugikan Perusahaan atau pihak lain dapat dikenakan hukuman administratif atau bahkan tuntutan pidana bagi yang terlibat, baik Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja maupun pihak lain sesuai ketentuan perundang¬-undangan yang berlaku;
c.    Praktik yang dikategorikan dalam Pernyataan Palsu antara lain:

a)    Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk melakukan rekayasa kejadian, perbuatan yang direncanakan dengan sadar untuk mengelabui pihak-pihak tertentu dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok;
b)    Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar dalam proses kajian, negosiasi, atau audit;
c)    Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk membuat laporan palsu dengan maksud untuk melakukan penggelapan, misalnya menyembunyikan masalah teknis yang serius atau tidak melaporkan adanya penundaan pada jadual kerja yang telah ditetapkan;
d)    Tindakan yang secara sadar dilakukan untuk memalsukan dokumen.

d.    Praktik yang dikategorikan dalam Klaim Palsu adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu. Penerapan atas kriteria ini termasuk data yang berkaitan dengan dokumen pengiriman, tagihan rekanan atau sub¬-kontraktor, dan lain-¬lain yang merupakan dasar untuk melakukan klaim;

e.    Praktik yang dikategorikan dalam Konspirasi adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dalam upaya merencanakan dan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan pihak¬-pihak tertentu untuk melakukan tindak kecurangan, penyelewengan dan pelanggaran hukum dan/atau peraturan Perusahaan dengan maksud mengambil keuntungan pribadi atau kelompok.

10) LARANGAN MENERIMA GRATIFIKASI

a.    Insan Pos Indonesia dan/atau Keluarga Inti-nya dilarang menerima pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap antara lain termasuk dan tidak terbatas pada :

a)    Penerimaan uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang  berhubungan dengan jabatan penerima;
b)    Penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak Ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
c)    Penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
d)    Penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan Pos Indonesia dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang tengah dijalin;
e)    Penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh Insan Pos Indonesia dari Pihak Ketiga;
f)    Penerimaan uang/barang oleh Insan Pos Indonesia termasuk suami, isteri, anak dalam kegiatan suatu pesta pernikahan dari Pihak Ketiga yang melebihi batas kewajaran  sebesar Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah) dari masing-masing pihak pemberi;
g)    Penerimaan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pos Indonesia dari Pihak Ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Perusahaan;
h)    Penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) yang berlaku hanya kepada karyawan tertentu atau unit kerja tertentu pada saat membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Perusahaan, kecuali ketentuan diskon tersebut berlaku kepada seluruh Insan Pos Indonesia;
i)    Penerimaan parcel oleh Insan Pos Indonesia dari Pihak Ketiga pada saat Hari Raya Keagamaan dan/atau ;
j)    Penerimaan sumbangan berupa katering dari Pihak Ketiga pada saat Insan Pos Indonesia melaksanakan pesta pernikahan.

b.    Seluruh pemberian sebagaimana angka 1 huruf a sampai dengan huruf j tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut;

c.    Seluruh pemberian sebagaimana angka 1 huruf a sampai dengan huruf j tersebut diatas tidak dikategorikan gratifikasi apabila Pejabat penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterimanya.

11) MENERIMA HADIAH/CINDERAMATA DAN ENTERTAINMENT

Insan Pos Indonesia dapat menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama Perusahaan pemberi.

12) LARANGAN MEMBERI GRATIFIKASI

Insan Pos Indonesia  dan/atau Keluarga Inti-nya dilarang memberi sesuatu dengan tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap antara lain namun tidak terbatas pada :

a.    Pemberian kepada pegawai negeri sipil dan/atau penyelenggara negara yang karena jabatannya untuk melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan Perusahan;
b.    Pemberian kepada pegawai negeri sipil dan/atau penyelenggara negara yang karena jabatannya untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan dalam rangka kepentingan Perusahaan.

13) MEMBERI HADIAH/CINDERAMATA DAN ENTERTAINMENT

Insan Pos Indonesia dapat memberikan hadiah/cinderamata dan entertainment kepada pihak ketiga, atas nama Perusahaan dan harus memenuhi persyaratan :
a.   Pemberian dilaksanakan untuk menunjang kepentingan Perusahaan;
b.   Pemberian telah dianggarkan oleh Perusahaan;
c.  Pemberian berdasarkan proposal resmi dari instansi Mitra Kerja     Perusahaan untuk kegiatan sponsorship atau sumbangan;
d. Dalam upaya prospecting, targeting, dan/atau akuisisi pelanggan, pemberian dapat diberikan tanpa proposal dari instansi Mitra Kerja Perusahaan;
e. Pemberian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14) PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG (NARKOBA) DAN MINUMAN KERAS (MIRAS)
Insan Pos Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba dan minuman keras.

G. PENYUSUNAN PEDOMAN RISK MANAJEMEN

Proses penyusunan pedoman Risk Manajemen dimulai Bulan Juni 2006 dengan melakukan assessment terbatas untuk bagian-bagian tertentu di Perusahaan.

Manajemen wajib menetapkan suatu sistem pengendalian yang efektif untuk mengamankan asset dan investasi perusahaan. Dalam hal ini faktor penaksiran risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran dan penyusunan prioritas risiko sangat menentukan dalam rancangan pengendalian yang diperlukan sehingga sesuai dengan respon yang diharapkan. Untuk maksud tersebut, dokumentasi proses risk assessment menjadi penting bagi perusahaan sehingga dapat dilakukan proses revieu secara periodik dan selanjutnya dapat diketahui tingkat efektifitas sistem pengendalian yang dijalankan serta pengelolaan yang tepat atas risiko yang dihadapi perusahaan.

Selanjutnya penentuan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan menjadi hal yang sangat menentukan dalam merumuskan tujuan dan target-target yang hendak dicapai. Dalam hal rencana kerja dan target-target operasi yang terlalu optimistis tanpa suatu pengelolaan risiko dan rancangan pengendalian internal yang cukup, tentu akan berdampak dalam pelaksanaannya yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Oleh karena itu upaya yang perlu dilakukan dalam hal kebijakan dan pengendalian serta pengelolaan risiko yang dijalankan, sehingga dapat diyakini apakah penetapan strategi dan tujuan dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan telah dirumuskan secara benar dan telah mempertimbangkan hasil penaksiran dan analisa risiko yang cukup serta telah dirancang pengendalian dan pengawasan yang memadai.