Tag Archives: pajak

Perjanjian Kerja Sama antara Pos Indonesia dengan Ditjen Pajak

Jakarta, 14 Februari 2019 bertempat di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang Pengelolaan dan Penjualan Benda Materai. PKS ditandatangani oleh Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Ihwan Sutardiyanta dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Peni Hirjanto.

PKS Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai merupakan pelaksaan amanat dari UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai.

Kerjasama antara kedua belah pihak telah terjalin sejak diberlakukannya UU Bea Meterai pada tanggal 1 Januari 1986 hingga saat ini. Bagi DJP penerimaan dari Benda Meterai pada tahun 2018 cukup memberikan kontribusi terhadap total penerimaan pajak.

Beberapa ketentuan yang dirumuskan bersama untuk meningkatkan target penerimaan penjualan benda meterai antara lain :
1. Penyusunan rencana kerja pengelolaan dan penjualan yang menjadi strategi dan acuan kerja bersama selama setahun;
2. Komitmen peningkatan kegiatan promosi penjualan termasuk kegiatan pencegahan penyalahgunaan Benda Meterai yang tidak sah;
3. Upaya pemerataan distribusi Benda Meterai di seluruh wilayah Indonesia,
4. Kegiatan evaluasi yang terjadwal.

Harapan ke depan semoga kerjasama antara DJP dan Pos Indonesia tidak semata-mata hanya dalam kegiatan Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai saja. Pos Indonesia dengan layanan jasa dan produknya siap bersinergi mendukung proses bisnis DJP sehingga target Penerimaan Pajak dan Benda Meterai tahun 2019 ini dapat tercapai.

 

Pos Indonesia Dukung Layanan e-Samsat di Jawa Timur

PT Pos Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dan Jasa Raharja Cabang Jawa Timur.

Kerja sama yang ditandatangani di Bandung, Kamis (18/8/2016) ini tentang Penggunaan Jaringan yang Terintegrasi (Host to Host) yang Berisi Data-Data Billing System dalam Layanan E-Samsat.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombes Ibnu Isticha, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono, Kepala Jasa Raharja Cabang Jawa Timur Triyugara, dan Kepala PT Pos Indonesia Regional VII Jawa Timur Hairul Syafiudin, di Gedung Graha Pos Indonesia Jalan Banda No. 30, Kota Bandung.

Kesepakatan Bersama ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), SWDKLLAJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dan/atau Parkir Berlangganan serta pengesahan STNK secara berkala.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W. Setijono mengemukakan dalam kerja sama ini PT Pos Indonesia menyiapkan jaringan yang merupakan fasilitas untuk menunjang pelayanan kepada nasabah, meliputi antara lain Loket Kantorpos, Agenpos, dan layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian hari.

“PT Pos Indonesia berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran PKB,” tegasnya.

Dengan nota kesepahaman ini, Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran secara tunai. Selanjutnya, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Nomor Mesin akan diinput ke dalam jaringan PT Pos Indonesia (Persero).

Setiap pelaksanaan pembayaran yang berhasil dilaksanakan melalui jaringan PT Pos Indonesia (Persero), akan menerima Resi Pembayaran atau Smart Card. Wajib Pajak dengan menggunakan Smart Card melakukan pencetakan Bukti Pembayaran Pajak Daerah dan melakukan pengesahan STNK pada mesin Embosser Elektronik yang terdapat di lokasi pelayanan PT Pos Indonesia (Persero).

Terkait kerja sama ini, PT Pos Indonesia (Persero) akan menyediakan Call Center yang dapat diakses masyarakat.