Membangun Logistik Yang Ramping (Seamless) Untuk Memperkecil Disparitas Harga Komoditas Pokok Dan Strategis

Admin, 23/01/2017

Membangun Logistik Yang Ramping (Seamless) Untuk Memperkecil Disparitas Harga Komoditas Pokok Dan Strategis

Bandung, 23 Januari 2017 – Mengawali 2017 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero), BUMN yang telah mencanangkan Visi Menjadi Raksasa Logistik Dari Timur, menyelenggarakan rangkaian Focus Discussion Group (FGD) Sistim Logistik Nasional (SISLOGNAS) bertempat di Graha Pos Indonesia Bandung (23/1).

FGD yang dihadiri lebih dari 100 orang peserta terdiri dari berbagai unsur Pemerintah, BUMN dan swasta serta tokoh-tokoh yang berkompeten dalam bidang Sislognas menjadi pembicara yaitu Oke Nurwan, Dipl., Ing Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan menjelaskan mengenai Perspektif Kebijakan Pemerintah dalam Pengaturan Perdagangan Semen di Indonesia; Aunur Rosyidi Direktur Pemasaran dan Supply Chanin, PT. Semen Indonesia (Persero) menjelaskan tentang Perspektif  Kebijakan Korporasi dalam Penyediaan Semen di Indonesia; Gilarsi. W.Setijono Direktur Utama PT. Pos Indonesia menjelaskan tentang Perspektif  Korporasi (Pos) dalam Pengembangan Layanan Supply and Demand Chain di Remote Area; Dr. Hoetomo Lembito, Pokja SISLOGNAS menjelaskan tentang Perspektif  Pokja SISLOGNAS Solusi untuk Memperkecil Disparitas Harga Semen antara Pulau Jawa dan Remote Area, dan Prof. Senator Nur Bahagia Pusat Pengkajian Rantai Pasok dan Logistik, ITB  menjelaskan mengenai Perspektif Akademisi tentang Solusi untuk Memperkecil Disparitas Harga Semen antara Pulau Jawa dan Remote Area.

Adapun tujuan diselenggarakan FGD ini untuk mendiskusikan berbagai prespektif dalam membangun logistik yang ramping (seamless) untuk memperkecil  disparitas harga komoditas pokok dan strategis, terutama dalam merespon kebijakan Presiden RI untuk memperkecil disparitas harga komoditas semen antara Pulau Jawa dan Papua. Sebelumnya Pemerintah telah melakukan pemangkasan harga BBM di Papua sama dengan di Pulau Jawa. Serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan, sehingga harga komoditas di seluruh Indonesia tidak jauh berbeda, bahkan sama. Sebagai contoh, harga 1 zak semen di Pulau Jawa Rp 70.000 tetapi di Papua terutama di daerah Kabupaten Puncak, Wamena, dan wilayah pegunangan Papua lainnya bisa mencapai Rp 800.000 hingga Rp 2,5 juta.

Pekerjaan rumah tersebut oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan dapat diwujudkan oleh Pemerintah secara bersama dengan pemangku kepentingan yang terlibat terutama BUMN-BUMN produsen semen seperti PT Semen Indonesia (Persero), dan BUMN logistik seperti PT Pos Indonesia, BGR, serta pelaku dan penyedia jasa logistik swasta lainnya. Bukan hanya semen, namun juga pemerataan komoditas pokok lainnya seperti 9 bahan pokok. Selain masalah harga, perbedaan tersebut juga menyangkut masalah keadilan dan pemerataan di seluruh wilayah NKRI.

Kesenjangan antara kota dan desa masih menjadi isu krusial di Indonesia hingga saat ini. Kondisi mayoritas warga yang tinggal di pelosok desa dan daerah perbatasan pada umumnya hampir sama, yakni rerata pendapatannya rendah, sedangkan harga-harga berbagai komoditas harus dibayar lebih mahal. Sebaliknya, warga di perkotaan pada umumnya memiliki pendapatan cukup tinggi, dan harga-harga lebih murah dibandingkan dengan perdesaan.

Melihat fenomena tersebut, PT Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN dengan jaringan kantor terluas di Indonesia merasa tantangan untuk bisa membantu menjembatani masalah kesenjangan antara perkotaan dengan perdesaan.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W. Setijono mengungkapkan, perseroan sejak lahir mengembang beberapa misi diantaranya adalah sebagai perpanjangan pemerintah dalam konteks pembangunan, terutama untuk menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah perbatasan agar bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Artinya, fungsi perseroan sebagai agent for development pemerintah harus terus dijalankan.

Dalam menjalankan misinya tersebut, lanjutnya, Pos Indonesia menghadapi tantangan yakni masalah disparitas antara rural dan urban, antara perdesaan dengan perkotaan. Masalah sistem logistik yang belum berkeadilan, membuat masyarakat yang pedapatannya rendah justru membayar harga komoditas yang tinggi, sedangkan masyarakat perkotaan yang pendapatannya tinggi bisa memperoleh harga komoditas lebih murah.

Oleh karena itu, kondisi tersebut coba dijembatani oleh Pos Indonesia agar disparitasnya tidak terlalu jauh, salah satunya dengan mengoptimalkan kekuatan jaringan agar masyatakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

Pos Indonesia memiliki jaringan  lebih dari 4.800 kantor pos, yang 73 % di antaranya berada di daerah, termasuk pedesaan (rural/remote area). Hal tersebut sangat memungkinkan PT Pos Indonesia (Persero) melalui pemanfaatan insfrastruktur dan SDM yang tersebar, serta dukungan Pemerintah, berperan menjadi salah satu backbone logistik nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV tahun 2016 Bidang E-commerce Logistik disebutkan perlunya meningkatkan logistik e-commerce melalui Sistim Logistik Nasional (SISLOGNAS) untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman, serta perlunya revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional.

Erwin Raza
Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710
Telp: (021) 3521835;
Fax: (021)3511643
Email : humas@ekon.go.id

Hairul Syafiudin
Sekretaris Perusahaan
PT Pos Indonesia (Persero)

Abu Sofian
Bagian CSR & Public Relations
Jalan Anggrek No 59
Bandung 40114
Telp: 022-7207519; Fax: 022-7271957
Email: mkomrat@posindonesia.co.id