Good Corporate Governance

Pendahuluan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah dengan cara menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara konsisten.

Maksud dan tujuan penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan adalah sebagai berikut:

  1. Memaksimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;

  2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;

  3. Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;

  4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian nasional;

  5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan nilai investasi Perusahaan.

Implementasi Good Corporate Governance Perusahaan telah menghasilkan hal-hal penting sebagai berikut:

  1. Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD. 52/DIRUT/0909 Tanggal 9 September 2009 tentang Tata Cara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).

  2. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 288/Dekom/0714 dan Nomor: KD. 44 /DIRUT/0714 tanggal 01 Juli 2014 tentang Panduan Penerapan Good Corporate Governance di PT Pos Indonesia (Persero).

  3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 357/Dekom/0914 dan Nomor: KD. 63 /DIRUT/0914 tanggal  02 September 2014 tentang Board Manual PT Pos Indonesia (Persero).

  4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 439/Dekom/1014 dan Nomor: KD. 85 /DIRUT/1014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Tata Perilaku (code of conduct)  Insan Pos Indonesia.

  5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 451/Dekom/1114 dan Nomor: KD. 87 /DIRUT/1114 tanggal 06 November 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT Pos Indonesia (Persero).

  6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 125/Dekom/0415 dan Nomor: KD. 35 /DIRUT/0415 tanggal 24  April 2015 tentang Whistle Blowing System di PT Pos Indonesia (Persero).

  7. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 326/Dekom/1015 dan Nomor: KD. 86 /DIRUT/1015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di PT Pos Indonesia (Persero).

Good Corporate Governance POS Indonesia selengkapnya dapat dilihat di:

Good Corporate Governance Pos Indonesia