Perjanjian Kerja Sama Antara Pos Indonesia dengan Ditjen Pajak

Admin, 13/02/2019

Perjanjian Kerja Sama Antara Pos Indonesia dengan Ditjen Pajak

Jakarta, 14 Februari 2019 bertempat di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang Pengelolaan dan Penjualan Benda Materai. PKS ditandatangani oleh Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Ihwan Sutardiyanta dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Peni Hirjanto.

PKS Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai merupakan pelaksaan amanat dari UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai.

Kerjasama antara kedua belah pihak telah terjalin sejak diberlakukannya UU Bea Meterai pada tanggal 1 Januari 1986 hingga saat ini. Bagi DJP penerimaan dari Benda Meterai pada tahun 2018 cukup memberikan kontribusi terhadap total penerimaan pajak.

Beberapa ketentuan yang dirumuskan bersama untuk meningkatkan target penerimaan penjualan benda meterai antara lain :
1. Penyusunan rencana kerja pengelolaan dan penjualan yang menjadi strategi dan acuan kerja bersama selama setahun;
2. Komitmen peningkatan kegiatan promosi penjualan termasuk kegiatan pencegahan penyalahgunaan Benda Meterai yang tidak sah;
3. Upaya pemerataan distribusi Benda Meterai di seluruh wilayah Indonesia,
4. Kegiatan evaluasi yang terjadwal.

Harapan ke depan semoga kerjasama antara DJP dan Pos Indonesia tidak semata-mata hanya dalam kegiatan Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai saja. Pos Indonesia dengan layanan jasa dan produknya siap bersinergi mendukung proses bisnis DJP sehingga target Penerimaan Pajak dan Benda Meterai tahun 2019 ini dapat tercapai.