Pos Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Resmikan Tempat Uji Kompetensi Bidang Keahlian Pos

Admin, 16/12/2015

Pos Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Resmikan Tempat Uji Kompetensi Bidang Keahlian Pos

Bandung, 17 Maret 2015 – PT Pos Indonesia (Persero) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan penandatanganan MoU dengan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) di bidang Uji Kompetensi Bidang Keahlian Pos sekaligus meresmikan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Keahlian Pos pada tanggal 17 Maret 2015.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa lingkungan bisnis sedemikian berubah dengan cepat. Hal ini antara lain didorong oleh perubahan pemanfaatan teknologi informasi dan substitusi elektronik, kompetisi dan aliansi global, tuntutan pelanggan dan stakeholder yang meningkat serta perubahan regulasi di berbagai bidang. Kondisi seperti ini menuntut setiap pelaku usaha menciptakan berbagai keunggulan dalam menghadapi persaingan baik domestik maupun global. Di sektor Pos ditandai dengan perubahan Undang-Undang Pos yang baru yaitu UU No. 38 tahun 2009 yang mendorong para penyelenggara Pos untuk mengelola bisnisnya lebih profesional dan komersial. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari UU No 38 tahun 2009 bahwa diantara aspek yang harus ada dalam Standar Pelayanan baik untuk LPU maupun LPK adalah kompetensi Sumber Daya Manusia.

Sejalan dengan itu Pemerintah cq Kemkominfo telah memfasilitasi terbentuknya SKKNI Bidang Keahlian Pos yang saat ini sedang dalam proses pembakuan oleh Kemenakertrans sebagaimana diamanatkan oleh Perpres No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permen No 5/Men/X/2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetisi Kerja Nasional, Permen No 8/Men/X/2012 tentang tata Cara Penetapan Standar Kompetisi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

“SKKNI ini selanjutnya menjadi acuan dalam pembentukan LSP, pembentukan TUK dan acuan bagi Lembaga Pendidikan (Lemdik) serta bagi setiap perusahaan dalam industri Pos untuk menyusun SOP. Oleh karenanya setiap pelaku bisnis dalam industri Pos harus memenuhi Standar Pelayanan yang ditetapkan sekaligus merespon perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang” Ucap Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Budi Setiawan dalam sambutannya.

Atas dasar itulah lanjutnya, kami berinisiatif menjalin kerjasama dengan BNSP dan YPBPI dalam hal ini POLTEKPOS yang saat ini sudah memiliki LSP Pihak Pertama Pendidikan untuk saling memanfaatkan sumber daya yang tersedia diantaranya Pos Indonesia menyiapkan TUK, asesor kompetisi bidang Keahlian Pos dan menyiapkan karyawan yang menjadi lingkup yang harus disertifikasi kompetensinya dalam rangka pemenuhan regulasi Standar Kompetensi yang ditetapkan oleh Kemenaker dan diberlakukan oleh Kemkominfo.

“Diharapkan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama ini segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah terwujudnya uji kompetensi Bidang Keahlian Pos sehingga karyawan Pos Indonesia secara bertahap sudah certified sehingga melengkapi keunggulan bersaing Pos Indonesia di masa mendatang.” Tutup Budi Setiawan.