Wapres Gibran Didampingi Menaker Yassierli Tinjau Penyaluran BSU di Kantorpos KCU Jakarta Flora

Jakarta Selatan (17 Juli 2025) — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, bersama Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, melakukan kunjungan kerja ke Kantorpos KCU Jakarta Flora, Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (17/07), dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan inklusif, khususnya di kawasan urban dengan tingkat mobilitas sosial yang tinggi.

BSU 2025 merupakan program strategis nasional untuk mendukung keberlangsungan ekonomi para pekerja formal berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta. Pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp600.000 per orang (untuk dua bulan sekaligus), dengan target lebih dari 17,3 juta pekerja di seluruh Indonesia. Sebanyak 8,5 juta di antaranya disalurkan melalui skema non-Himbara, termasuk melalui PT Pos Indonesia (Persero) yang dikenal dengan brand PosIND, sebagai mitra utama pemerintah.

Hingga pertengahan Juli 2025, dashboard internal PosIND mencatat bahwa lebih dari 5,7 juta pekerja telah terdaftar sebagai penerima BSU melalui jalur Kantorpos. Penyaluran dilakukan melalui lebih dari 4.000 titik layanan, termasuk kantorpos pusat, cabang, layanan mobile, dan luar jaringan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terpelosok), menegaskan komitmen PT Pos Indonesia dalam menjangkau masyarakat secara menyeluruh.

Kantorpos KCU Jakarta Flora, Fatmawati, Jakarta Selatan menjadi salah satu pusat operasional penting dalam penyaluran BSU 2025 di wilayah DKI Jakarta. Ribuan pekerja telah mencairkan dana bantuan secara langsung maupun digital melalui mekanisme yang mengedepankan keamanan dan validitas data, termasuk penggunaan biometrik dan QR Code dari aplikasi POSPAY untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang sah sesuai data dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Rangkaian Kegiatan Monev Wapres Gibran dan Menaker Yassierli

Kegiatan monitoring di Kantorpos Jakarta Flora diawali dengan penyambutan Wakil Presiden oleh Menteri Ketenagakerjaan, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, serta pimpinan wilayah dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Wapres menyapa peserta penerima manfaat, menyerahkan BSU secara simbolis kepada tiga orang perwakilan penerima, berdialog hangat dengan peserta secara langsung, dan meninjau proses pelayanan pencairan di loket.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres dan Menaker mengapresiasi layanan Kantorpos yang tetap beroperasi 7 hari seminggu, dari pagi hingga pukul 21.00 WIB, sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan waktu para pekerja aktif. Layanan Pos juga dinilai berhasil menjangkau kalangan pekerja non-bankable di wilayah perkotaan.

“BSU ini bukan hanya bentuk bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara. Saya ingin memastikan bantuan ini tidak hanya tepat sasaran, tapi juga memudahkan penerima di lapangan,” ujar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Pos Indonesia telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam menjangkau penerima BSU, termasuk pekerja sektor informal dan yang belum memiliki rekening bank. Inilah semangat pelayanan publik yang kita harapkan,” tambah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, menyampaikan,
 “Kami mengintegrasikan layanan berbasis teknologi dengan pelayanan langsung di lapangan. POSPAY, sistem biometrik, dan operasional hingga malam hari kami hadirkan untuk memastikan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan layanan yang terbaik.”

Akses Mudah melalui POSPAY

Walaupun sebagian besar penerima BSU belum tersentuh layanan digital perbankan, PosIND menyediakan integrasi teknologi melalui dashboard Pos Giro Cash dan aplikasi POSPAY sebagai media notifikasi dan pengecekan status bantuan. Para calon penerima BSU diimbau untuk secara rutin mengecek kelolosan mereka melalui situs resmi BSU Kemnaker atau aplikasi Pospay.

POSPAY milik PT Pos Indonesia (Persero) jadi salah satu terobosan penting dalam program BSU tahun ini. Melalui POSPAY, penerima dapat memeriksa status bantuan, menerima notifikasi kelolosan, serta menampilkan QR Code untuk pencairan dana secara cepat dan aman di Kantorpos. Aplikasi ini tersedia di Play Store dan App Store, membuka akses bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank.

Syarat Pencairan BSU di Kantorpos

Sebelum mencairkan BSU 2025, penerima diwajibkan:

●     Membawa KTP asli dan fotokopi KK

●     Menunjukkan QR Code dari aplikasi POSPAY atau pemberitahuan resmi sebagai penerima

●     Pencairan BSU di Kantorpos tidak bisa diwakilkan, hanya bisa dilakukan oleh penerima secara langsung.

Hadir dalam kegiatan Monev di Kantorpos KCU Jakarta Flora, selain Wapres dan Menaker, antara lain, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, Unsur Pemerintah Daerah, dan jajaran Kantorpos KCU Jakarta Flora.

Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memeriksa kelayakan sebagai penerima BSU melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, dan aplikasi POSPAY. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, mengedepankan prinsip kehati-hatian, validasi data yang ketat, serta pengawasan berlapis guna menghindari penyalahgunaan.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan data pribadi atau membayar kepada pihak-pihak yang menawarkan jasa percepatan pencairan. BSU disalurkan tanpa pungutan biaya apapun.

Kolaborasi antara Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemnaker RI) sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam program BSU 2025, kembali menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyatnya, terutama pekerja dari kalangan rentan. Distribusi melalui jaringan Kantorpos bukan hanya memperluas jangkauan bantuan, tapi juga memastikan keadilan dan efisiensi dengan dukungan teknologi serta dedikasi pelayanan publik yang terus berkembang.

Sinergi antara pemerintah dan BUMN ini menjadi landasan kuat penyaluran bantuan sosial yang efektif, terukur, dan merata. Penyaluran BSU melalui jaringan Kantorpos bukan hanya memperluas jangkauan, tapi juga menjadi bukti kehadiran negara yang setara untuk seluruh warga.