Wapres Gibran Didampingi Wamenaker Tinjau Penyaluran BSU di Kantorpos KCU Tangerang Pastikan BSU 2025 Tepat Sasaran dan Transparan

Tangerang, Banten (16 Juli 2025) — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, melakukan kunjungan kerja ke Kantorpos KCU Tangerang, Rabu (16/07), dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan inklusif, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang masih memengaruhi daya beli pekerja.

BSU 2025 merupakan program strategis nasional untuk mendukung keberlangsungan ekonomi pekerja formal berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta. Pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp600.000 per orang (untuk dua bulan sekaligus), dengan target lebih dari 17,3 juta pekerja di seluruh Indonesia. Sebanyak 8,5 juta di antaranya disalurkan melalui skema non-Himbara, termasuk melalui PT Pos Indonesia (Persero) yang dieknal dengan brand PosIND yang menjadi mitra utama pemerintah.

Hingga pertengahan Juli 2025, dashboard internal PosIND mencatat lebih dari 4,5 juta pekerja telah terdaftar sebagai penerima BSU melalui jalur Kantorpos. Proses distribusi dilakukan melalui lebih dari 4.000 titik layanan, termasuk Kantorpos, armada mobile, dan layanan luar jaringan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terpelosok), menegaskan komitmen perusahaan dalam menjangkau masyarakat secara menyeluruh.

Kantorpos KCU Tangerang menjadi salah satu pusat operasional strategis dalam penyaluran BSU, mencakup wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang. Ribuan pekerja telah mencairkan dana bantuan secara langsung maupun digital melalui mekanisme yang mengedepankan keamanan dan validitas data, termasuk penggunaan biometrik dan QR Code dari aplikasi POSPAY untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang sah sesuai data dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres dan Wamenaker melihat langsung proses pelayanan, menyapa penerima BSU, serta berdialog dengan petugas pos di lapangan. Keduanya mengapresiasi layanan Kantorpos yang tetap beroperasi 7 hari seminggu, dari pagi hingga malam pukul 21.00 WIB, yang dilakukan sebagai wujud dedikasi tinggi terhadap pelayanan publik.

“BSU adalah bentuk nyata kepedulian negara terhadap pekerja sektor formal. Pos Indonesia telah menunjukkan kapasitasnya dalam menjangkau masyarakat hingga wilayah-wilayah yang tidak terlayani bank. Ini patut diapresiasi,” ujar Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Kami memastikan validitas data penerima melalui sistem BPJS Ketenagakerjaan. PosIND hadir sebagai mitra strategis dengan kombinasi layanan digital dan fisik yang adaptif dan profesional,” tambah Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.

Akses Mudah melalui Pospay

Walaupun banyak pekerja belum tersentuh layanan digital, PosIND tetap menyediakan integrasi teknologi melalui dash board Pos Giro Cash dan aplikasi Pospay sebagai media notifikasi dan pengecekan status bantuan.

Para calon penerima BSU diimbau untuk secara rutin mengecek kelolosan mereka melalui situs resmi BSU Kemnaker atau aplikasi Pospay.

POSPAY milik PT Pos Indonesia (Persero) jadi salah satu terobosan penting dalam program BSU tahun ini. Melalui POSPAY, penerima dapat memeriksa status bantuan, menerima notifikasi kelolosan, serta menampilkan QR Code untuk pencairan dana secara cepat dan aman di Kantorpos. Aplikasi ini tersedia di Play Store dan App Store, membuka akses bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank.

Syarat Pencairan BSU di Kantorpos

Sebelum mencairkan dana BSU 2025 di Kantorpos, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- Membawa KTP asli dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) asli

- Membawa fotokopi QR code atau kode barcode di aplikasi Pospay atau pemberitahuan sebagai penerima BSU yang dicairkan melalui Kantorpos

- Pencairan BSU di Kantorpos tidak bisa diwakilkan, hanya bisa dilakukan oleh penerima secara langsung.

Hadir dalam monev di Kantorpos KCU Tangerang yang dikunjungi langsung Wakil Presiden dan Menteri Ketenagakerjaan, Plt Direktur Utama PosIND, Endy Pattia Rahmadi Abdurrrahman, Direktur Bisnis Jasa Keuangan, Haris, dan jajaran PosIND.

Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memeriksa kelayakan sebagai penerima BSU melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, dan aplikasi POSPAY. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, mengedepankan prinsip kehati-hatian, validasi data yang ketat, serta pengawasan berlapis guna menghindari penyalahgunaan.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan data pribadi atau membayar kepada pihak-pihak yang menawarkan jasa percepatan pencairan. BSU disalurkan tanpa pungutan biaya apapun.

Kolaborasi antara Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemnaker RI) sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam program BSU 2025, kembali menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyatnya, terutama pekerja dari kalangan rentan. Distribusi melalui jaringan Kantorpos bukan hanya memperluas jangkauan bantuan, tapi juga memastikan keadilan dan efisiensi dengan dukungan teknologi serta dedikasi pelayanan publik yang terus berkembang.